klinikkecantikankusuma.com – Pada Kamis, 20 Maret 2025, ribuan demonstran berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta untuk menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Aksi ini diprakarsai oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil yang khawatir bahwa revisi tersebut dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sejak Rabu malam, 19 Maret 2025, massa aksi telah mendirikan tenda dan berkemah di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, sebagai bentuk protes dan komitmen mereka untuk menolak pengesahan RUU TNI. Mereka memblokir akses masuk ke Gedung DPR RI, berharap dapat menghentikan proses pengesahan undang-undang tersebut.
Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan 5.021 personel gabungan yang ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah massa aksi memasuki gedung parlemen.
Aksi unjuk rasa ini merupakan respons terhadap rencana DPR RI yang dijadwalkan mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat paripurna pada hari yang sama. Meskipun demikian, beberapa anggota DPR belum dapat memastikan apakah RUU TNI akan disahkan dalam sidang tersebut. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, menyatakan bahwa RUU TNI sudah selesai dibahas dan tinggal dilanjutkan ke tahap II, yaitu dibacakan di rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung hari ini.
Para demonstran menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, serta mendesak DPR untuk menunda pengesahan revisi UU TNI hingga dilakukan kajian mendalam yang melibatkan berbagai elemen masyarakat natemeetsworld. Mereka khawatir bahwa perubahan dalam undang-undang tersebut dapat memberikan kewenangan berlebihan kepada militer dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun selama ini.
Situasi di lapangan saat ini masih kondusif, dengan aparat keamanan yang berjaga dan massa aksi yang terus menyuarakan aspirasi mereka. Belum ada laporan mengenai bentrokan atau insiden kekerasan antara demonstran dan aparat keamanan. Namun, ketegangan tetap terasa mengingat pentingnya isu yang diperjuangkan dan besarnya massa yang terlibat dalam aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan dinamika politik dan sosial di Indonesia, di mana masyarakat sipil terus berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan legislatif sejalan dengan kepentingan rakyat.